30 November 2022
MENGHADAPI pelaksanaan Ujian Nasional (UN), baru-baru ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pemerintah untuk dapat memfasilitasi seluruh siswa yang berhadapan dengan hukum dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). “Hal yang perlu dipastikan di antaranya distribusi soal, kualitas cetakan soal, proses pelaksanaan UN harus jujur, anak yang sedang mengalami proses hukum harus dipastikan tetap mendapatkan hak untuk ikut UN,” ujar Komisioner KPAI Susanto, Jumat 20 Maret 2015 malam.

Penulis: Eka Sandri Yusuf, Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Gorontalo

MENGHADAPI pelaksanaan Ujian Nasional (UN), baru-baru ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pemerintah untuk dapat memfasilitasi seluruh siswa yang berhadapan dengan hukum dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). “Hal yang perlu dipastikan di antaranya distribusi soal, kualitas cetakan soal, proses pelaksanaan UN harus jujur, anak yang sedang mengalami proses hukum harus dipastikan tetap mendapatkan hak untuk ikut UN,” ujar Komisioner KPAI Susanto, Jumat 20 Maret 2015 malam.

Beliau juga menyampaikan bahwa siswi yang hamilpun tetap dapat mengikuti UN. Hal itu berlaku di setiap daerah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. “Anak yang hamil atau menikah tetap bisa UN atau anak yang sedang mengalami kendala lain sepanjang memenuhi prasyarat akademik harus dipastikan tetap bisa mengikuti UN,” katanya. Pihaknya juga membuka posko pengaduan selama pelaksanaan UN. Apalagi jika ditemukan unsur pelanggaran hak anak dalam persiapan dan pelaksanaan UN.

Tidak hanya itu, kebolehan mengikutkan siswi hamil dalam pelaksanaan UN ini pun mendapatkan keprihatinan dari Psikolog Anak dan Pendidikan Karina Adistiana. Wanita yang akrab disapa Anyi itu mengungkap, setiap sekolah hendaknya melihat kembali pasal 32 UUD 45 saat akan menjatuhkan sanksi kepada siswi hamil. “Sebetulnya kembali ke pendidikan sebagai hak semua orang, termasuk siswi hamil. Jadi hak mereka untuk ikut ujian, baik lulus atau tidak,” kata Anyi, ketika berbincang dengan Okezone, Jumat (5/4/2013).

Pelonggaran Aturan Siswa Hamil Di Tengah Budaya Pergaulan Bebas Bukan Solusi

Maraknya kriminalitas di kalangan pelajar tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Dimana pemberitaan pada kalangan remaja tersebut mendorong kita bertanya apa penyebab terjadinya tindakan tersebut? Mengapa para remaja menjelma menjadi pelaku begal, pencurian, perundungan, pembunuhan, hingga melakukan seks diluar nikah? Bagaimana nasib masa depan bangsa ini jika generasi muda kita berkubang dalam berbagai tindak yang tidak pantas?

Terdapat banyak faktor yang membuat remaja menjadi pelaku tindak kejahatan. Pertama, keluarga. Kebanyakan anak yang tersangkut kasus kriminal biasanya dilatarbelakangi keluarga broken home. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta perselisihan dengan anggota keluarga lain juga bisa memicu perilaku negatif pada anak. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Jika anak mendapat pola asuh dan pendidikan yang salah, tentu berpengaruh pada kepribadian mereka, yakni pola pikir dan sikap yang salah pula.

Kedua, krisis identitas. Masa remaja adalah masa pencarian identitas dan eksistensi diri. Remaja yang hanya tahu tujuan hidup untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan materi akan terbentuk menjadi generasi hedonis dan permisif.

Ketiga, kontrol diri yang lemah. Emosi labil adalah salah satu faktor mengapa banyak remaja terjebak dalam tindak kriminal. Ibarat “senggol bacok”, mereka cenderung sulit mengontrol emosi dan amarah jika sudah tersinggung atau terbawa perasaan. Pada akhirnya, emosi tidak terkontrol itu mewujud dalam kenakalan dan kekerasan.

Keempat, media dan tayangan kurang mendidik. Sudah jamak kita ketahui, generasi muda cenderung meniru dan melakoni setiap hal yang mereka tonton. Segala yang mereka dengar dan lihat akan menjadi tuntunan mereka bersikap.

Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, generasi kita dihadapkan pada kebebasan mengakses informasi, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Di sistem kehidupan sekuler saat ini, berapa banyak tontonan yang bisa menjadi tuntunan? Nyatanya, jumlahnya lebih sedikit ketimbang tontonan yang merusak remaja kita.

Dari keempat faktor ini, sebenarnya segala halnya dipengaruhi oleh sistem kehidupan sekuler liberal. Dimana pada sistem ini, Agama tampak asing di kalangan remaja. Hal ini karena kehidupan saat ini memang sengaja dijauhkan dari aturan Islam. Para remaja justru lebih akrab dengan budaya liberal dan hedonis. Tidak hanya itu, pola kurikulum pendidikan juga tidak menjadikan agama (Islam) sebagai landasan penyusunannya. Walhasil, generasi terdidik dengan nilai sekuler dan gaya hidup hedonis. Dimana remaja terakumulasi oleh cara berpikir dan gaya hidup Barat yang jauh dari aturan Islam. Nilai sekuler ini pula yang membentuk lingkungan yang bebas bermaksiat, individualistis, dan minim empati terhadap sesama.

Oleh karenanya, memperbaiki kerusakan remaja tidak cukup dengan penyelesaian dari ranah individu,keluarga, maupun sekolah saja. Persoalan kriminalitas dan kenakalan remaja adalah buah penerapan kehidupan sekuler liberal. Penyelesaiannya haruslah sistematis dan komprehensif.

Islam Punya Solusi

Negara selaku penyelenggara sistem pendidikan turut bertanggung jawab atas masa depan generasi. Dimana bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban bisa kita lihat dari kualitas generasi mudanya. Oleh itulah, Islam memberikan perhatian penting di sektor pendidikan. Lantas bagaimana Islam mengatasi angka kriminalitas di kalangan remaja? Ada dua aspek yang perlu untuk diperhatikan, yakni aspek preventif dan kuratif.

Dari aspek preventif, negara akan melakukan langkah berikut. Pertama, menyusun dan menerapkan kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan kurikulum ini, semua perangkat pembelajaran akan merujuk pada penguatan akidah dan pemikiran Islam pada generasi. Penanaman dan pemahaman konsep bahwa Islam mengatur kehidupan harus diberikan sejak pendidikan prabalig hingga pendidikan tinggi. Dengan begitu, generasi kita akan tergambar cara harus bersikap dan beramal sesuai tuntunan Islam.

Kedua, pembiasaan amar makruf nahi mungkar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Masyarakat sebagai tempat generasi tumbuh dan berkembang harus menjadi kontrol sosial yang efektif. Dengan penegakan aturan sosial sesuai syariat Islam, masyarakat lebih mudah memberikan kontrol dan pengawasan terhadap perilaku maksiat dan kriminal. Angka kriminalitas dapat dicegah dan diminimalisasi dengan peran aktif masyarakat dalam berdakwah.

Ketiga, memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu secara layak. Pendidikan adalah hak setiap anak. Negara akan memenuhi hak anak mendapat pendidikan dengan biaya murah bahkan gratis. Para Ibu juga bisa berfokus diri mendidik anak-anaknya karena kewajiban nafkah hanya akan dibebankan kepada laki-laki. Negara akan membuka lapangan kerja dan memberi peluang hingga modal berwirausaha bagi laki-laki agar mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tidak akan ada bias fungsi peran ayah dan ibu karena negara memberdayakan mereka sesuai tupoksi syariat Islam.

Dari aspek kuratif, negara akan menegakkan sanksi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jika anak sudah akil balig, ia menanggung perbuatannya sendiri. Siapa pun pelakunya, usia remaja ataupun dewasa, akan diberlakukan sanksi yang sama. Dalam Islam, usia remaja sudah terkategori sebagai mukalaf, yaitu orang yang terkena taklif syarak. Artinya, perbuatan mereka terikat dengan syariat. Jika melanggar, mereka mendapat sanksi atas perbuatannya.

Rasulullah saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Telah diangkat pena dari tiga golongan, yakni orang gila sampai ia sadar, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak kecil hingga ia balig.” (HR Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur, tidaklah dibebani perintah dan larangan dalam syariat Islam. Berbeda dengan para siswa yang sudah baligh, maka didasari atas hadist ini, mereka sudah dapat dibebankan hukum. (*)

Opini Ini Sepenuhnya Tanggung Jawab Penulis, Isi dan Materinya tidak Mewakili Pandangan Redaksi LombokInside.com.