30 November 2022
Rekrutmen panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) tuntas digelar di Provinsi NTB. Namun, dari 351 anggota panwascam hanya sedikit yang menjadi keterwakilan perempuan.

Mataram – Rekrutmen panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) tuntas digelar di Provinsi NTB. Para anggota panwascam terpilih, bahkan telah dilantik Jumat pekan lalu. Namun, dari 351 anggota panwascam hanya sedikit yang menjadi keterwakilan perempuan.

Data yang dihimpun Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Provinsi NTB, hanya terdapat 45 orang perempuan di jajaran Panwascam. Ini hanya sekitar 12,8 persen saja dari total 351 panwascam. Mereka ditempat di 39 kecamatan dari total 117 kecamatan di NTB.

”Bawaslu kabupaten/kota di NTB tidak serius mengakomodir perempuan dalam rekrutmen panwascam tahun ini,” kata Wakil Ketua Sekprov JPPR NTB Muslih Syuaib, kemarin.

Muslih menerangkan, rekrutmen panwascam harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Ketentuan tersebut diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan beleid tersebut, lanjut Muslih, mestinya di semua kecamatan minimal ada satu perempuan yang diakomodir sebagai anggota panwascam. Kenyataannya hanya 39 kecamatan dari 117 kecamatan di NTB yang mengakomodir keterwakilan perempuan.

”Bawaslu di kabupaten/kota di NTB rupanya menjadikan klausa memperhatikan, sebagai celah untuk tidak mengakomodir keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panwascam tahun ini,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, di awal proses rekrutmen panwascam, sebenarnya Bawaslu sudah menunjukkan komitmen untuk mengakomodir perempuan. Terlihat dari adanya penambahan masa pendaftaran di kecamatan-kecamatan yang jumlah pendaftar perempuannya tidak memenuhi kuota 30 persen.

Komitmen ini juga ditunjukkan dengan diakomodirnya perempuan saat penentuan enam besar calon panwascam di semua kecamatan. ”Tapi ternyata itu hanya PHP (pemberi harapan palsu, Red),” kritiknya.

Muslih memaparkan, semua kalangan, terutama lintas gender memiliki hak yang sama dalam politik. Hak perempuan dalam berpolitik dijamin dalam Convention of the Elimination of All Forms of discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan di Bidang Politik. Sayangnya penyelenggara pemilu, bahkan negara, masih belum serius menghapus diskriminasi tersebut.

”Ini setidaknya terlihat dari rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu dari pusat hingga desa yang rata-rata tidak mengakomodir perempuan,” tudingnya.

Ia berharap penyelenggara pemilu lebih serius lagi dalam mengakomodir hak perempuan. Sebab hal ini akan berpengaruh dengan banyak aspek. Mulai dari pendidikan politik, bahkan hingga partisipasi pemilih perempuan.

Soal minimnya keterwakilan perempuan pada panwascam, Ketua Bawaslu NTB Itratip meyakini, Bawaslu di kabupaten/kota telah berusaha untuk memenuhi kebijakan afirmasi perempuan. Salah satunya melalui perpanjangan masa pendaftaran anggota panwascam.

Katanya, dari 117 kecamatan, hanya ada 27 kecamatan yang tidak melakukan perpanjangan pendaftaran. Adapun sisanya, 90 kecamatan memperpanjang masa pendaftaran akibat Yang pendaftar perempuannya kurang dari 30 persen.

”Artinya (bawaslu kabupaten/kota) sebenarnya sangat serius untuk mewujudkan afirmasi perempuan,” kata Itratip.

Pendaftar panwascam kemudian mengikuti tes dengan metode CAT. Yang disebut Itratip dilakukan secara objektif dan tidak bisa diintervensi nilainya. Setelah seluruh tahapan dilakukan, terdapat 702 orang yang masuk 6 besar. Sebanyak 89 di antaranya merupakan perempuan atau 12,6 persen.

”Persentasenya tidak jauh berbeda dengan perempuan yang masuk dalam 3 besar atau anggota panwascam,” ujarnya.

Itratip menerangkan, bawaslu kabupaten/kota tentu ingin mendapatkan anggota panwascam yang terbaik. Memiliki kemampuan dan integritas. Juga daya tahan.

Informasi yang diterima Itratip dari beberapa kabupaten/kota, ada peserta perempuan sedang hamil. Maupun yang baru saja melahirkan. Ada juga yang suaminya menjadi pengurus partai politik.

”Itu memang subjektif, tapi saya kira mereka mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan yang terukur,” tandas Itratip.